Konawe Utara | Ketua Umum Corak Sultra menegaskan, bahwa kami menduga aktivitas ilegal mining yang makin merajalela di lokasi eks IUP PT. EKU II merupakan kurangnya pengawasan serta penegakan supremasi hukum di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Laporan ini kami layangkan ke Kejati Sultra agar dugaan pelaku ilegal mining di IUP Quo PT. EKU II dapat segera di tindak serta di beri sanksi sebagai mana aturan yang berlaku di negara ini terkhusus di wilayah Sulawesi Tenggara,” Tutur Fauzan Selaku Ketua Umum Corak Sultra.
Fauzan juga menambahkan, bahwa konawe utara saat ini darurat ilegal mining pasalnya aktivitas pertambangan diduga ilegal di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) quo eks PT. EKU II kini seakan luput dari pandangan APH, olehnya itu besar dugaan kami bahwa aktivitas ilegal mining tersebut di back up oleh APH, untuk itu kami berharap agar Kejati segera memanggil para pelaku diduga ilegal mining yang sedang melakukan aktivitas di Eks IUP PT. EKU II tepatnya di Desa Sarimukti dan Desa Mekar Jaya Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi tenggara.
Berdasarkan hasil investigasi dan dokumentasi dari tim Corak Sultra kami telah mengantongi bukti-bukti dokumentasi dan titik koordinat sebagai dasar penyelidikan Kejati Sultra.
“Beberapa pekan lalu kami telah melakukan investigasi di lokasi tersebut, kami duga mendapati sejumlah Dum Truk yang keluar masuk dari IUP quo eks PT EKU II, Dum Truk tersebut di duga kuat mengangkut ore nikel ilegal yang akan di keluarkan menggunakan jalan umum desa morombo pantai kec. Laskep dan desa morombo pantai kec. Lasolo serata di duga kuat akan di kapalkan menggunakan jetty CV. UBP,” Tutur fauzan.
” Yang kami duga Izin PT. EKU II kini telah dicabut dan telah berstatus Quo, ironisnya justru masih ada dugaan aktivitas ilegal yang di lakukan secara terang-terangan di dalam konsesi tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) terkesan tutup mata akan hal tersebut,” tambahnya.
